Saya Tidak Pernah Dapat Slip Gaji, Apakah Itu Wajar?

Hore… akhirnya kamu mendapat pekerjaan dan mendapat gaji setiap bulan. Kamu akhirnya bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa bergantung pada orang tua. Akhirnya kamu bisa menabung bahkan bisa membantu urusan ekonomi keluarga.

Tapi oh tapi, saat berkumpul dengan teman-teman yang bekerja di kantor berbeda, kamu menyadari ada yang tidak beres di kantormu. Semua teman bercerita bahwa mereka selalu diberi slip gaji setiap bulan, tetapi kamu tidak pernah dapat. Bahkan saat kamu butuh slip gaji sebagai syarat untuk mengambil kredit sepeda motor, pihak HRD tidak mau memberikan dengan jutaan alasan.

“Perusahaan wajib memberi slip gaji sebagai bukti bahwa kamu sudah menerima gaji setiap bulan. Lagipula kalau ada slip gaji kamu jadi tahu berapa gaji pokok, tunjangan dan potongan-potongan gaji supaya lebih transparan,” ujar sahabatmu.

Makin galau..

Kenapa perusahaan tidak mau memberi slip gaji? Apakah sesulit itu mencetak sehelai slip gaji setiap bulan? Apakah ada yang ditutup-tutupi dari pemberian gaji setiap bulan? Jangan-jangan gaji saya dipotong ini dan itu yang tidak saya ketahui?

Kalau sudah berkaitan dengan gaji, semua bisa bikin pusing dan menjadi hal yang sensitif. Lalu apakah benar bahwa setiap perusahaan wajib memberikan slip gaji setiap bulan sebagai bukti telah dibayarkannya gaji pekerja?

Perusahaan WAJIB memberikan slip gaji

Untuk urusan hak dan kewajiban pekerja, perusahaan seringkali mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Namun hingga saat ini, belum ada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan bukti/slip gaji kepada pekerja. Undang-undang tersebut mengatur secara jelas sistem penggajian dan upah pekerja namun tidak menjelaskan mengenai slip gaji sebagai bukti telah dibayarkannya gaji pekerja.

Berbeda dengan UU Ketenagakerjaan, peraturan mengenai pemberian slip gaji tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pada pasal 17 ayat (2) tertulis bahwa:

“Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan.”

Maka jika berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka setiap perusahaan atau pemberi kerja wajib memberikan bukti pembayaran gaji (slip gaji) yang didalamnya memuat rincian upah yang diterima. Secara umum, rincian tersebut terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan potongan-potongan gaji. Pemberian slip gaji ini bisa berupa catatan yang tercetak atau tertulis sebagai bukti sah bahwa perusahaan atau pihak pemberi kerja telah membayarkan gaji.

Contoh slip gaji

Apa Pentingnya Slip Gaji?

Bagi pegawai:

Slip gaji akan membuat pegawai nyaman. Sebab dalam slip gaji tercatat semua rincian upah mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, bonus, uang lembur, dan sebagainya. Termasuk juga potongan-potongan gaji seperti pajak penghasilan, BPJS, asuransi, potongan absensi dan sebagainya. Maka jika terjadi kesalahan pencatatan antara pegawai dan perusahaan, bisa ditelusuri sehingga gaji yang diberikan sesuai dengan yang seharusnya diterima pegawai.

Selain itu, slip gaji biasanya menjadi syarat jika pegawai ingin mengambil kredit barang atau KPR. Dengan adanya slip gaji, pemberi kredit bisa menghitung kesanggupan pembayaran hutang dari nilai gaji yang diterima pegawai setiap bulan.

Bagi perusahaan:

Slip gaji akan menjadi bukti otentik bahwa pihak perusahaan atau pemberi kerja telah memberikan gaji pegawai. Jika pegawai merasa belum mendapatkan gaji, pihak perusahaan bisa melakukan penelusuran dari slip gaji yang telah tercetak.

Slip gaji juga menjadi catatan bagi perusahaan untuk membayar pajak, BPJS dan sebagainya. Biasanya pemberian cetak slip gaji akan semakin mudah jika perusahaan sudah memakai software payroll. Dengan pemakaian software tersebut semua pencacatan mulai dari absensi, lembur, gaji, pajak dan potongan lainnya dapat tercatat secara otomatis. Maka ketika tiba masa pemberian gaji, semua catatan itu bisa diprint sebagai slip gaji.

Kalau perusahaan tidak memberi slip gaji, saya harus bagaimana?

Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang belum memberikan slip gaji kepada pegawainya. Jika ini terjadi padamu, maka kamu harus menanyakan kepada pihak HRD. Kalaupun mereka memang tidak bisa memberikannya, kamu harus tahu dulu rincian gaji dan upah yang diberikan setiap bulan, termasuk prosentase potongan gaji setiap bulan. Catat mandiri secara manual dan cek setiap bulan! Jika terjadi selisih dengan jumlah gaji yang diterima, tanyakan selisih tersebut pada pihak HRD.

Namun jika kamu membutuhkan slip gaji sebagai bukti kepada pemberi kredit atau KPR maka pihak HRD wajib memberikan slip gaji tersebut, sebab slip gaji pada dasarnya adalah hak setiap pekerja.

Gajiku di Bawah UMK, Apakah Ini Melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan?

Gaji. Satu kata dengan banyak harapan dan persoalan di dalamnya. Sebagai seorang pekerja di perusahaan, mendapatkan gaji yang sesuai dengan skill dan pengabdian kepada perusahaan adalah harapan. Berbahagialah jika gaji yang kamu terima sudah sesuai dengan standar UMK (bahkan lebih dari nilai UMK) dan sesuai dengan apa yang sudah kamu berikan untuk perusahaan. Sebab di luar sana, ada banyak pekerja yang mendapat gaji di bawah UMK.

Lalu bagaimana jika posisimu justru sebagai pekerja yang mendapat upah kurang dari UMK setiap bulan, apakah berarti perusahaan telah melanggar undang-undang ketenagakerjaan?

Sebelum membahas lebih lanjut, mari membahas tentang Upah Minimum!

Pengertian Upah Minimum

Pengertian Upah Minimum tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan:

Pasal 41:

  1. Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.
  2. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:
  3. Upah tanpa tunjangan; atau
  4. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Pasal 42:

  1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
  2. Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 43:

  1. Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
  2. Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Dari tiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Upah tersebut dapat diberikan kepada pekerja yang baru satu tahun bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dan masih berstatus lajang (belum menikah).

Sementara itu kita mengenal istilah UMK/UMP.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum:

UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota, sedangkan

UMP adalah UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.

Jika peraturannya demikian, bagaimana dengan gajiku yang di bawah UMK?

Hal tersebut tidak dibenarkan, kecuali perusahaan sedang mengalami masa sulit sehingga tidak memungkinkan membayar gaji pegawai sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah. Namun kondisi tersebut juga harus berlandaskan hukum sehingga kekurangan gaji yang belum sanggup dibayar oleh perusahaan harus ditangguhkan.

Jika perusahaan dalam kondisi sehat namun punya sejuta alasan memberi gaji di bawah UMK/UMP maka kamu dapat menanyakan permasalahan tersebut kepada management perusahaan atau HRD. Sebab sudah ada peraturan pemerintah yang melarang perusahaan membayar upah di bawah upah minimum setiap bulan.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90:

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.”

Hal yang sama juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Pasal 15:

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.

(2) Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak boleh memberi upah kurang dari UMP/UMK setiap bulannya. Kecuali kondisi perusahaan sedang sulit dan memang ada keputusan dari pihak berwenang bahwa gaji pekerja ditangguhkan.

Lalu bagaimana jika perusahaan tetap memberi upah kurang dari UMK/UMP?

Kamu dapat menanyakannya kepada atasan atau HRD dan mempelajari undang-undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Sebab perusahaan yang memberi upah di bawah upah minimun bisa dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Menempuh jalur hukum bisa dilakukan, namun dari pengalaman teman-teman saya dengan masalah yang sama, mereka enggan bila harus repot menempuh jalur hukum “Aku cuma pegawai kecil, akan repot jika melawan perusahaan besar. Sementara ini aku bertahan dulu sambil mencari perusahaan yang lebih layak,” demikian penuturan salah satu teman saya.

Karena gaji berhubungan langsung dengan kelangsungan hidupmu, semua kembali padamu. Apakah kamu akan diam saja, menempuh jalur hukum, atau kamu lebih memilih untuk ganti perusahaan.