Kok Gajiku Banyak Potongan? Apa Gunanya Untuk Saya?

Bila kamu adalah fresh graduate yang baru saja mendapat pekerjaan, saya ucapkan selamat. Mulai saat ini kamu sudah bergabung di dunia yang penuh dengan warna dan tanggung jawab. Kamu masih anak baru, masih harus beradaptasi pada job desk dan lingkungan kantor lengkap dengan semua suka dukanya.

Jujur deh, satu hal yang paling kamu tunggu-tunggu pasti gaji bulanan pertama. Tentu kamu gembira saat pihak HRD memberikan nominal gaji sekian saat penandatanganan surat perjanjian atau surat kontrak kerja. Tapi.. saat akhir bulan kamu agak kecewa melihat slip gaji. Ada banyak sekali potongan yang membuat angka gajimu tidak utuh lagi.

Kemudian kamu bertanya-tanya, mengapa ada banyak potongan gaji? Kok rasanya dirugikan sekali sebab angkanya tidak sedikit. Lalu apa gunanya potongan-potongan gaji itu untuk kamu?

Coba baca dulu penjelasan di bawah, sebab setiap potongan gaji yang kelihatannya ‘merugikan’ kamu itu sebenarnya memberi manfaat yang banyak.

Pajak penghasilan (PPh)

Pengertian pajak penghasilan atau lebih sering disebut PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Singkatnya, PPh pasal 21 akan memotong total gajimu satu tahun jika nilainya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Saat tulisan ini dipublikasikan, PTKP tahun 2017 adalah Rp54.000.000,- per tahun. Jadi jika total penghasilanmu setahun di bawah angka tersebut, maka gajimu tidak dipotong pajak. PTKP dapat berubah jika statusmu sudah menikah dan memiliki anak.

Apa gunanya?

Karena pajak sudah diatur dalam undang-undang, maka guna dari potongan ini adalah melaksanakan kewajibanmu sebagai Wajib Pajak orang pribadi kepada negara. Sebagai pemberi kerja, maka perusahaan tempatmu bekerja wajib mencatat pemotongan pajak ini sebagai  bukti untuk pelaporan SPT pajak setiap tahun.

BPJS

Mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS adalah kewajiban perusahaan. Undang-undang telah mengatur bahwa setiap pekerja di Indonesia, termasuk warga negara lain yang telah bekerja di Indonesia setidaknya 6 bulan wajib menjadi peserta BPJS.

Menurut Undang-Undang No 24 tahun 2012 tentang BPJS, disebutkan bahwa “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”

Iuran BPJS Kesehatan dibayarkan sebagian oleh pemberi kerja dan sebagian lagi memotong gaji pekerja. Selain BPJS Kesehatan, pemberi kerja juga memiliki kewajiban mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

Apa gunanya?

Keikutsertaan BPJS akan membuat para pekerja terlindungi. Saat kamu sakit, maka seluruh biaya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan (sesuai ketentuan dalam BPJS Kesehatan). Demikian juga untuk BPJS Ketenagakerjaan, pemotongan gajimu setiap bulan berguna untuk menjadi perlindungan dari kecelakaan kerja, hingga menjadi jaminan hari tua.

Girl in white and falling dollar banknotes. Currency and lottery concept. Young woman is thinking.

Asuransi kesehatan

Beberapa perusahaan, selain menggunakan BPJS Kesehatan juga mengikutsertakan pegawainya dalam asuransi kesehatan. Ini adalah pilihan bagi perusahaan. Namun jika perusahaan memiliki kebijakan memakai produk asuransi kesehatan, maka kamu mau tidak mau juga akan mendapati potongan asuransi kesehatan pada gaji.

Apa gunanya?

Seperti kita ketahui, BPJS Kesehatan dalam praktiknya masih belum rapi dan banyak kendala. Belum lagi antrian super panjang di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdaftar pada BPJS Kesehatan. Maka jika kamu memiliki asuransi kesehatan lain dari perusahaan tempat bekerja, maka pelayanan kesehatan yang diberikan cenderung lebih baik dan mudah dibanding BPJS Kesehatan.

Potongan pinjaman

Potongan ini baru muncul jika kamu mengajukan pinjaman uang pada perusahaan. Biasanya ada kesepakatan bahwa untuk melunasi pinjaman tersebut, maka akan dicicil dari pemotongan gaji setiap bulan.

Apa gunanya?

Kebijakan pinjaman uang ini bertujuan untuk membantu pegawai yang membutuhkan dana cepat. Biasanya pengauan pinjaman lebih mudah dan tidak memakai syarat administrasi yang banyak. Meski demikian, saran saya, walaupun pengajuan pinjaman di perusahaan cukup mudah, ambilah pinjaman jika memang ada kondisi mendesak dan urgent saja.

Potongan absensi

Beberapa perusahaan memiliki kebijakan  bahwa setiap keterlambatan kerja atau absen tanpa kejelasan, maka akan berdampak pada pemotongan sekian persen gaji setiap bulan. Kalau kamu rajin dan tidak pernah bolos kerja maka potongan ini tidak akan muncul di slip gajimu.

Apa gunanya?

Untuk mendisiplinkan pegawai.

Masih ada beberapa potongan lain yang tidak ada dalam tulisan di atas. Jika memang ada, tanyakanlah kepada pihak HRD potongan tersebut untuk apa sebab kamu berhak mengetahui semua data gaji beserta potongan-potongannya. Jangan khawatir bahwa potongan gajimu akan tertukar dengan milik rekan kerja yang lain. Sebab pencatatan payroll semakin hari semakin mudah dengan adanya software payroll.

Mulai sekarang, jangan khawatir lagi akan pemotongan gaji, sebab potongan-potongan tersebut walau tampak merugikan, sebenarnya lebih banyak memberi perlindungan tak tampak untukmu saat ini dan saat tua nanti.

Gajiku di Bawah UMK, Apakah Ini Melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan?

Gaji. Satu kata dengan banyak harapan dan persoalan di dalamnya. Sebagai seorang pekerja di perusahaan, mendapatkan gaji yang sesuai dengan skill dan pengabdian kepada perusahaan adalah harapan. Berbahagialah jika gaji yang kamu terima sudah sesuai dengan standar UMK (bahkan lebih dari nilai UMK) dan sesuai dengan apa yang sudah kamu berikan untuk perusahaan. Sebab di luar sana, ada banyak pekerja yang mendapat gaji di bawah UMK.

Lalu bagaimana jika posisimu justru sebagai pekerja yang mendapat upah kurang dari UMK setiap bulan, apakah berarti perusahaan telah melanggar undang-undang ketenagakerjaan?

Sebelum membahas lebih lanjut, mari membahas tentang Upah Minimum!

Pengertian Upah Minimum

Pengertian Upah Minimum tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan:

Pasal 41:

  1. Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.
  2. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:
  3. Upah tanpa tunjangan; atau
  4. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Pasal 42:

  1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
  2. Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 43:

  1. Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
  2. Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Dari tiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Upah tersebut dapat diberikan kepada pekerja yang baru satu tahun bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dan masih berstatus lajang (belum menikah).

Sementara itu kita mengenal istilah UMK/UMP.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum:

UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota, sedangkan

UMP adalah UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.

Jika peraturannya demikian, bagaimana dengan gajiku yang di bawah UMK?

Hal tersebut tidak dibenarkan, kecuali perusahaan sedang mengalami masa sulit sehingga tidak memungkinkan membayar gaji pegawai sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah. Namun kondisi tersebut juga harus berlandaskan hukum sehingga kekurangan gaji yang belum sanggup dibayar oleh perusahaan harus ditangguhkan.

Jika perusahaan dalam kondisi sehat namun punya sejuta alasan memberi gaji di bawah UMK/UMP maka kamu dapat menanyakan permasalahan tersebut kepada management perusahaan atau HRD. Sebab sudah ada peraturan pemerintah yang melarang perusahaan membayar upah di bawah upah minimum setiap bulan.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90:

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.”

Hal yang sama juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Pasal 15:

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.

(2) Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak boleh memberi upah kurang dari UMP/UMK setiap bulannya. Kecuali kondisi perusahaan sedang sulit dan memang ada keputusan dari pihak berwenang bahwa gaji pekerja ditangguhkan.

Lalu bagaimana jika perusahaan tetap memberi upah kurang dari UMK/UMP?

Kamu dapat menanyakannya kepada atasan atau HRD dan mempelajari undang-undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Sebab perusahaan yang memberi upah di bawah upah minimun bisa dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Menempuh jalur hukum bisa dilakukan, namun dari pengalaman teman-teman saya dengan masalah yang sama, mereka enggan bila harus repot menempuh jalur hukum “Aku cuma pegawai kecil, akan repot jika melawan perusahaan besar. Sementara ini aku bertahan dulu sambil mencari perusahaan yang lebih layak,” demikian penuturan salah satu teman saya.

Karena gaji berhubungan langsung dengan kelangsungan hidupmu, semua kembali padamu. Apakah kamu akan diam saja, menempuh jalur hukum, atau kamu lebih memilih untuk ganti perusahaan.