Gajiku di Bawah UMK, Apakah Ini Melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan?

Gaji. Satu kata dengan banyak harapan dan persoalan di dalamnya. Sebagai seorang pekerja di perusahaan, mendapatkan gaji yang sesuai dengan skill dan pengabdian kepada perusahaan adalah harapan. Berbahagialah jika gaji yang kamu terima sudah sesuai dengan standar UMK (bahkan lebih dari nilai UMK) dan sesuai dengan apa yang sudah kamu berikan untuk perusahaan. Sebab di luar sana, ada banyak pekerja yang mendapat gaji di bawah UMK.

Lalu bagaimana jika posisimu justru sebagai pekerja yang mendapat upah kurang dari UMK setiap bulan, apakah berarti perusahaan telah melanggar undang-undang ketenagakerjaan?

Sebelum membahas lebih lanjut, mari membahas tentang Upah Minimum!

Pengertian Upah Minimum

Pengertian Upah Minimum tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan:

Pasal 41:

  1. Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.
  2. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:
  3. Upah tanpa tunjangan; atau
  4. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Pasal 42:

  1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
  2. Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 43:

  1. Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
  2. Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Dari tiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Upah tersebut dapat diberikan kepada pekerja yang baru satu tahun bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dan masih berstatus lajang (belum menikah).

Sementara itu kita mengenal istilah UMK/UMP.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum:

UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota, sedangkan

UMP adalah UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.

Jika peraturannya demikian, bagaimana dengan gajiku yang di bawah UMK?

Hal tersebut tidak dibenarkan, kecuali perusahaan sedang mengalami masa sulit sehingga tidak memungkinkan membayar gaji pegawai sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah. Namun kondisi tersebut juga harus berlandaskan hukum sehingga kekurangan gaji yang belum sanggup dibayar oleh perusahaan harus ditangguhkan.

Jika perusahaan dalam kondisi sehat namun punya sejuta alasan memberi gaji di bawah UMK/UMP maka kamu dapat menanyakan permasalahan tersebut kepada management perusahaan atau HRD. Sebab sudah ada peraturan pemerintah yang melarang perusahaan membayar upah di bawah upah minimum setiap bulan.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90:

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.”

Hal yang sama juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Pasal 15:

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.

(2) Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak boleh memberi upah kurang dari UMP/UMK setiap bulannya. Kecuali kondisi perusahaan sedang sulit dan memang ada keputusan dari pihak berwenang bahwa gaji pekerja ditangguhkan.

Lalu bagaimana jika perusahaan tetap memberi upah kurang dari UMK/UMP?

Kamu dapat menanyakannya kepada atasan atau HRD dan mempelajari undang-undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Sebab perusahaan yang memberi upah di bawah upah minimun bisa dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Menempuh jalur hukum bisa dilakukan, namun dari pengalaman teman-teman saya dengan masalah yang sama, mereka enggan bila harus repot menempuh jalur hukum “Aku cuma pegawai kecil, akan repot jika melawan perusahaan besar. Sementara ini aku bertahan dulu sambil mencari perusahaan yang lebih layak,” demikian penuturan salah satu teman saya.

Karena gaji berhubungan langsung dengan kelangsungan hidupmu, semua kembali padamu. Apakah kamu akan diam saja, menempuh jalur hukum, atau kamu lebih memilih untuk ganti perusahaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *